Search This Blog

Monday, November 29, 2021

Perbedaan Operasi Teritorial, Operasi Militer dan Operasi Tempur

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman


Militer dan Rasisme adalah akar persoalan Papua, bukan masalah KESEJAHTERAAN. Karena itu, hanya bagi orang sehat rohani dan jasmani selalu dengan yakin mengatakan, bahwa Papua itu persoalan MILITER dan RASISME.
Sebaliknya, orang yang berada dalam keadaan tidak normal, tidak sehat rohani dan jasmani, mata buta, telinga tuli, hati nurani mati yang selalu mengatakan KESEJAHTERAAN sebagai akar persoalan Papua.
Kata KESEJAHTERAAN adalah lagu lama dari Amir Machmud sejak 2 Juli 1969 di Merauke yang terus diputar berulang-ulang dari waktu ke waktu oleh penguasa kolonial modern Indonesia untuk menutupi kekerasan negara berbasis rasisme, dan ketidakadilan di Papua yang sudah berlangsung selama 58 tahun.
Ada dua pertayaan kunci yang perlu penulis ajukan dalam artikel ini.
1. Apa perbedaan Operasi Teritorial (OT), Operasi Militer (OM) dan Operasi Tempur (OT)?
Penulis belum paham banyak tentang istilah dan siasat militer, maka tidak dijelaskan secara menditail perbedaan OT, OM, OT karena bukan domain penulis. Tapi, menurut pemahaman penulis, bahwa apapun istilahnya, OT, OM dan OT itu semua adalah operasi militer untuk mempertahankan, merampok, mencuri, dan menjarah Tanah dan Sumber Daya Alam (SDA) di Papua minus manusianya. Orang Asli Papua (OAP) bukan urusan bangsa Melayu, karena OAP dianggap penghalang atau pengganggu usaha penjajahan pendudukan Indonesia di seluruh Tanah Papua dari Sorong-Merauke.
Orang Asli Papua dimiskinkan, dipinggirkan, dibuat tidak berdaya, dibuat ketaatan "semu" dan dilabel separatis, makar, opm, kkb, dan teroris dan dibantai seperti hewan dan binatang sebagai bagian dari proses genosida (genocide).
Istilah Operasi Teritorial itu bukan istilah baru. Operasi Teritorial itu sudah berlangsung di Papua sejak 1 Mei 1963. Sesungguhnya Operasi Militer dan Operasi Tempur itu dikemas dalam istilah Operasi Teritorial, karena yang merancang dan melaksanakan militer untuk merampok dan mencuri Tanah dan Sumber Daya Alamnya dan melindungi para kaum pendatang untuk menguasai Tanah Papua.
Berikut ini penulis sampaikan istilah Operasi Militer di Papua yang dipakai oleh militer Indonesia, sebagai berikut:
1. Operasi WISNUMURTI yang dikeluarkan oleh Men/Pangad Jenderal A.Yani pada 1963 untuk menghadapi, menindas, membantai dan memusnahkan OAP.
2. Operasi SADAR yang dikeluarkan oleh Komando Pangdam Trikora Brigjend R.Kartidjo untuk menghadapi dan menindas dan membantai OAP.
3. Operasi BARATAYUDHA (1966-1967) yang dipimpin Pangdam Trikora Brigjen R. Bintoro untuk menghadapi dan menindas dan membantai OAP.
4. Operasi PAMUNGKAS dipimpin oleh Kodim Biak yang dipimpin oleh Dandim Biak Mayor R.A.Hendrik dan Mayor Puspito Komandan Yon. 753 untuk menindas dan membantai orang asli Papua pada tahun 1971.
5. Operasi SENYUM yang dikeluarkan oleh Panglima ABRI M. Yusuf untuk menghancurkan dan membantai OAP.
6. Operasi GAGAK I (1985-1986) yang dipimpin oleh Pangdam Mayjen H. Simanjuntak untuk menindas dan membantai OAP.
7. Operasi GAGAK II (1986-1987) dipimpin oleh Pangdam Mayjen Setiana untuk menghancurkan dan membantai orang asli Papua.
8. Operasi KASUARI I (1989-1990) oleh Pangdam Mayjen Abinowo untuk menghancurkan dan membantai OAP.
9. Operasi KASUARI II (1990-1991) yang dilaksanakan oleh penggantinya Pangdam Mayjen Arismunandar untuk menghancurkan dan membantai OAP.
Operasi Teritorial itu untuk pembentukan desa binaan, kampung binaan, membina tokoh laki-laki dan perempuan serta pemuda, pembangunan infrastruktur militer dan REMILITERISASI di Papua.
Operasi Teritorial itu bukan hal baru, terbukti dengan keluarga yang dikirim sebagai Transmigrasi.
"Transmigrasi yang didalamnya juga masuk keluarga ABRI dan para pensiunan ABRI....Para purnawirawan ABRI yang ikut dalam pemukiman transmigrasi sekaligus menjadi Intel Kodam dalam mengawasi daerah itu." (Sumber: Heboh Papua: Amiruddin al Rahab: 2010:55).
Tidak heran, penguasa bangsa kolonial ini selalu bersilat lidah dan terus berbohong dan bersembunyi atas nama kedaulatan bangsa, kenyataannya hanya untuk kepentingan Tanah dan Sumber Daya Alamnya. Untuk kepentingan merampok Tanah dan SDA Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata dengan rekayasa Pepera 1969.
"Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan tulang punggungnya pemerintahan militer (hal. 42)... "orang-orang Papua secara perlahan, baik elit maupun jelata juga mulai mengenal Indonesia dalam arti sesungguhnya. ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI." ( Amiruddin: hal.43).
Di Papua dalam Otonomi Khusus Jilid I benar-benar sukses REMILITERISASI di seluruh Papua. Jadi, Papua itu sudah menjadi rumahnya militer, yaitu Operasi Teritorial, Operasi Tempur dan Operasi Militer.
Persoalan Papua yang berakar dari kekerasan militer yang berbasis diskriminasi RASIAL sejak 1 Mei 1963 seperti ini telah menyebabkan Papua LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia yang tidak bisa diselesaikan dengan Operasi Teritorial, nanti luka semakin membusuk dan bernanah.
Prof. Dr. Franz Magnis sudah sampaikan kesimpulan penderitaan rakyat Papua dengan sempurna dan jelas sebagai berikut.
"Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya unuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus."
"Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah LUKA MEMBUSUK di tubuh bangsa Indonesia." (hal.255).
"...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam." (hal.257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme).
Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan:
"Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah LUKA BERNANAH di Indonesia." (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601).
2. Apakah benar KESEJAHTERAAN adalah akar sejarah konflik Papua dengan Indonesia?
Lagi pula, Persoalan Papua bukan masalah "kesejahteraan" karena kata "kesejahteraan" bukan pernyataan baru. Itu pernyataan lama sejak 1969, tapi yang diulang-ulang oleh penguasa kolonial modern Indonesia sampai saat ini.
Menteri Dalam Negeri Indonesia Jenderal TNI Amir Machmud pernah berjanji dihadapan peserta Dewan Musyawarah Pepera (DMP) pada 2 Juli 1969 di Merauke, sebagai berikut:
"...pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk KESEJAHTERAAN rakyat Irian Barat; oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Republik Indonesia."
( Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Assembly, agenda item 98, 19 November 1969, paragraph 28, p.42).
Pernyataan Amir Machmud ".....pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk KESEJAHTERAAN rakyat Irian Barat" sangat kontras dengan fakta-fakta selama 52 tahun sejak 1 Juli 1969. Yang dialami orang asli Papua sekarang bukan perlindungan dan kesejahteraan, tapi kekejaman Negara yang diperlihatkan dari waktu ke waktu.
Dengan tepat Theo van den broek mengatakan:
"...suara yang begitu terang untuk meminta perubahan pendekatan dalam menagani persoalan Papua, dari pendekatan keamanan ke pendekatan dialog, tidak didengar oleh pemerintahan di Jakarta. Bahkan, Presiden Jokowi semakin bergerak ke belakang dan perlahan-lahan keluar dari kerumitan persoalan Papua, sedangkan panggung semakin diduduki oleh pensiunan militer: Moeldoko, Ryamizard, Henropriyono, Prabowo, dan Wiranto. Dan, hal ini bukan berita baik bagi Papua." (Sumber: Tuntut Martabat, Orang Papua Dihukum, 2019: 35).
Pendekatan Operasi Teritorial dengan jelas untuk memperkuat Kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, diskriminasi, ketidakadilan, marginalisasi, pelanggaran berat HAM, genosida (genocide), sejarah Pepera 1969 yang cacat hukum, moral dan tidak demokratis yang dimenangkan ABRI (kini: TNI) dengan moncong senjata adalah sumber sejarah konflik kekerasan Negara yang terlama/terpanjang di Asia yang menyebabkan wilayah Papua menjadi luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia.
Akar persoalan Papua bukan KESEJAHTERAAN. Karena Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menemukan dan memetakkan empat akar sejarah konflik atau akar kekerasan Negara di Papua. Empat pokok akar konflik dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008), yaitu:
1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia;
(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian;
(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;
(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua.
Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini, Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam seruan moral pada 21 November diserukan, sebagai berikut:
"Miminta kepada Dewan HAM PBB (Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa) datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua selama 58 tahun."
"Sudah saatnya pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan rasisme sistemik pada orang asli Papua yang terus-menerus meningkat."
"Presiden Joko Widodo tetap konsisten mewujudkan statemennya pada 30 September 2019 untuk berdialog dengan kelompok Pro Referendum, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dimediasi pihak ketiga sebagaimana yang pernah terjadi antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki pada 15 Aguatus 2005."
Doa dan harapan saya, tulisan ini membuka wawasan para pembaca. Selamat mengecap dan menikmati tulisan ini.
Ita Wakhu Purom, Senin, 29 November 2021
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).
4. Aliansi Baptis Dunia (BWA).

Wednesday, November 3, 2021

Teologi Pembebasan - TUHAN YESUS TIDAK MELARANG PAPUA BARAT MERDEKA

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman 

Para pembaca yang mulia dan terhormat,  TUHAN Allah tidak melarang Papua Barat Merdeka.  Alkitab tidak melarang Papua Barat merdeka. Injil tidak melarang Papua Barar Merdeka. Gereja tidak melarang perjuangan Papua Barat Merdeka. 

Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan ruang dan jaminan setiap bangsa berhak merdeka. "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perimanusiaan dan perikeadilan." 

Jadi, pendudukan dan penjajahan Indonesia atas rakyat dan bangsa Papua Barat harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikanusiaan dan perikeadilan. 

Jadi, yang dilarang TUHAN, dilarang Alkitab, dilarang Injil, dilarang Gereja: "Jangan membunuh dan jangan mencuri (Keluaran 20:13, 15). 

Yang dilarang dan ditentang oleh TUHAN Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marjinalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide). 

TUHAN Yesus Kristus, Alkitab, Injil dan Gereja melarang atau mengutuk tentang mitos, stigma, dan label  seperti: monyet, makar, opm, kkb dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia  dari waktu ke waktu. 

Tulisan ini merupakan keyakinan dan iman serta pandangan penulis. Para pembaca silahkan tulis apa yang Anda yakin benar yang berbeda denga pandangan penulis.  Penulis menulis tentang keadilan, hak asasi manusia, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, demokrasi, hak hidup dan hak kebebasan politik demi kedamaian dan harmoni untuk semua orang. 

Dalam tujuan ini, rakyat dan bangsa West Papua berjuang melawan pendudukan dan kolonialisme Indonesia di West Papua bukan untuk kita menang, tetapi kita berjuang untuk mengubah cara berfikir mereka yang salah dan keliru selama ini. Karena penguasa kolonial modern tidak berhak atas tanah Melanesia. Mereka memaksakan kami menerima ideologi asing: Pancasila, UUD1945, bendera merah putih, lagu Indonesia raya, mitos Sumpah Pemuda, sejarah palsu dan nama para pahlawan Indonesia yang tidak ada hubungan  dengan leluhur dan nenek moyang bangsa Melanesia. Jadi, kita berjuang supaya Indonesia harus sadar bahwa  pemaksaan bermotif RASISME dan Militerisme dan Fasisme itu tidak pernah  bertumbuh, berakar dan berbuah dengan baik. 

TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja juga menentang sejarah Pepera 1969 yang dimenangkan ABRI dengan cara-cara brutal, pelanggaran berat HAM merupakan kejahatan Negara selama 58 tahun sejak tahun 1963, perampasan tanah milik Orang Asli Papua untuk pemukiman transmigrasi, kelapa sawit, pembangunan gedung-gedung besar, pembangunan jalan-jalan, pembangunan basis-basis militer membuktikan Indonesia kolonial moderen yang melakukan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terstruktur, terencana dan masif. 

Karena itu, kita berjuang untuk mengubah cara berpikir dan watak mereka. Supaya ke depan bangsa Indonesia dan bangsa West Papua duduk berdampingan sebagai dua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Mari, kita mengubah cara berpikir bangsa Indonesia dengan menulis kebenaran-kebenaran, fakta-fakta yang kita lihat, tahu dan miliki. 

Yang jelas dan pasti, West Papua akan Merdeka atau tidak merdeka,  itu urutan yang paling terakhir. Tetapi,  yang paling utama dan terpenting ialah kami tetap berjuang melawan pendudukan dan kolonialisme Indonesia yang RASIS dan FACIS hanya demi kehormatan martabat kami atas tanah leluhur kami sebagai sebuah bangsa. 

Bagian yang tak terpisahkan dari kolonialisme, militerisme, rasisme dan ketidakadilan,  pengamatan dan penilaian saya selama ini secara pribadi dan mungkin sangat subyektif, bahwa sebagian besar penguasa pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua, mulut mereka bau busuk karena tukang tipu/pembohong besar, munafik dan hidup berpura-pura dengan berlidah manis yang penuh racun. Penampilan diluarnya gagah dan berbaju mahal, berdasi bagus tetapi hatinya busuk, jahat dan tidak ada nurani, terutama dalam menghadapi rakyat dam bangsa West Papua selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 dengan kekerasan senjata dan ketidakadilan serta kebohongan besar. 

Gerakan ideologi Papua Barat harus diselesaikan dengan pendekatan dialog ideologis bukan pendekatan militer. Pendekatan militer di Papua selama 58 tahun sejak 1 Mei 1963 telah melahirkan banyak masalah dan juga telah melahirkan ratusan dan ribuan ideolog muda  Papua yang militan untuk melawan kolonialisme, kapitalisme, militerisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, pemusnahan etnis Papua, dan sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui Pepera 1969 yang penuh darah dan air mata yang dimenangkan dengan moncong senjata oleh militer kolonial modern Indonesia. 

Masalah paling rumit di Papua ialah kekerasan negara yang melibatkan militer.  Kekerasan militer sangat ditolak dan dimurkai oleh TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja. Jadi, Papua adalah persoalan militer sebagai aktor utama kekerasan yang menyebabkan pelanggaran berat HAM dan berbagai masalah rumit lainnya. 

Pastor Frans Lieshout, OFM memberikan kesaksian tentang pengalamannya: 

Pada 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang  telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipunggut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar begitu. 

Kesimpulannya, TUHAN, Alkitab, Injil, Gereja tidak melarang Perjuangan rakyat dan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan secara politik. Yang dilarang dan dimurkai TUHAN, Alkitab, Injil dan Gereja ialah kolonialisme, militerisme, kapitalisme, rasisme, fasisme, ketidakadilan, pelanggaran berat HAM, marjinalisasi, sejarah Pepera 1969 yang bengkok dan proses pemusnahan etnis Papua (genocide) dan juga mitos, stigma, dan label  seperti: monyet, makar, opm, kkb dan teroris yang diproduksi penguasa Indonesia  dari waktu ke waktu. 

Para pejuang keadilan, perdamaian, martabat kemanusiaan, kesamaan derajat, hak penentuan nasib rakyat dan bangsa Papua, berjuanglah dengan cara-cara damai dan terhormat karena Papua Barat Merdeka tidak dilarang oleh TUHAN, Alkitab, Injil, Gereja. Perjuangan Papua Barat Merdeka perjuang mulia dan suci untuk masa depan bangsa Papua Barat yang lebih damai dan beradab. 

Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan ini ialah perundingan atau dialog damai yang setara antara RI-ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral tanpa syarat, seperti GAM Aceh-RI yang pernah dimediasi Helsinki pada 15 Agustus 2015. 

Doa dan harapan saya, tulisan ini membuka wawasan teologis untuk para pembaca. Selamat mengecap dan menikmati tulisan ini. 

Ita Wakhu Purom, 3 November 2021 

Penulis: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)
2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).
4. Aliansi Baptis Dunia (BWA).

Tuesday, November 2, 2021

Salam Subu, Mari kita ikuti cerita Dua Kata, #GAJI vs #REJEKI

Gaji itu ada slipnya. Rezeki tidak ada slip.

Gaji itu dari Boss. Rezeki itu dari TUHAN.

Gaji itu hanya uang. Rezeki boleh berupa banyak hal.

Gaji itu diperoleh dengan kerja. Rezeki itu diperoleh dengan iman.

Gaji itu sudah diduga, Rezeki itu sering tak terduga.

Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Rezeki itu selalu mencukupi, meski tak seberapa.

Gaji harus dikejar, dicari dan diusahakan dengan bekerja. Namun Rezeki boleh datang bagi orang yang percaya.

Tidak semua orang memiliki Gaji, tetapi setiap orang memiliki Rezeki.

Gaji kemungkinan tertukar dengan lain orang, tetapi Rezeki tidak akan pernah bertukar.

Besarnya Gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya Rezeki ditentukan iman dan percaya kita pada Tuhan.

Jadi, jangan pernah cemas, khuatir, resah, galau, ngeluh dan gundah terhadap nasib yang akan datang, terlebih jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu.

    Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada saatnya.