About

Search This Blog

Saturday, January 15, 2022

Breaking News: Gembala Elias Kalakmabin Ditembak Brimob dan Belum Ditemukan


Hamba Tuhan (Gembala) bernama Elias Kalakmabin hilang di tangan Birimob Seramkatop, dan hingga kini belum ditemukan. Elias hilang pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 Pukul 10.00 pagi setelah ditangkap di Pos TNI Polri Serambakon.
Setelah ditahan, Ia disiksa dan dipukul. Elias mencoba melarikan diri namun TNI POLRI mengejar dan menyerang dengan tembakan senjata. Lokasi pengejaran tak ada tempat untuk berlindung seperti batu/pohon sehingga diduga mereka kejar lalu menembak mati.
Saat kejadian ini, Kepala Distrik Oskop menuju ke Pos TNI dan Polri untuk meminta ijin mencari korban namun tidak diijinkan. Kadistrik berulang kali meminta ijin namun pihak TNI Polri tidak mengijinkan. TNI Polri mengatakan mereka sedang mencarinya.
Sampai saat ini pihak keluarga dan Kepala Distrik meminta TNI Polri menunjukkan keberadaan Gembala Elias. Menurut kepala Distrik dia adalah warga sipil biasa yang tidak tahu menahu tentang TPNPB.
Sumber Kepala Distrik Oskop



Friday, January 14, 2022

Video Wawancara WCC [Dewan Gereja Dunia] menggambarkan krisis hak asasi manusia di West Papua

Edisi, 12 Januari 2022

Selama wawancara dalam video oleh Dewan Gereja Dunia atau World Council of Churches (WCC) Peter Prove, Direktur Urusan Internasional WCC, berbicara tentang hak asasi manusia dan situasi kemanusiaan di West Papua.

West Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) —— provinsi Indonesia yang terdapat di bagian barat pulau New Guinea – telah menjadi fokus perhatian WCC [Dewan Gereja Dunia] sejak lama. Dalam wawancara baru-baru ini, Prove menunjukkan bahwa kepedulian terhadap penduduk asli Papua di provinsi ini meningkat “sebagai akibat dari situasi hak asasi manusia dan kemanusiaan yang terus-menerus dan cukup serius di wilayah tersebut, yang terus terang gagal ditangani dan diperbaiki oleh pemerintah Indonesia.”

Mengingat sejarah yang disebut - dan masih diperdebatkan - “Act of Free Choice / Pepera” dimana West Papua diintegrasikan ke Indonesia pada tahun 1969, Prove mencatat bahwa kegagalan Jakarta untuk memenuhi janjinya kepada rakyat Papua telah mengakibatkan meningkatnya oposisi lokal terhadap Indonesia. “Apa yang telah kita lihat selama beberapa dekade adalah tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang sangat tinggi,” termasuk pembunuhan di luar proses hukum, penolakan kebebasan berekspresi dan berkumpul dan banyak pelanggaran lainnya, kata Prove.

Selama pandemi COVID-19, “insiden pelanggaran hak asasi manusia yang serius justru meningkat,” kata Prove.

WCC dan mitranya bekerja sama untuk memantau hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di wilayah tersebut.

Meningkatnya militerisasi respon pemerintah Indonesia telah memperburuk situasi, meskipun janji-janji dialog dengan masyarakat asli Papua, kata Buktikan “Ini adalah janji yang telah dibuat di tingkat politik tetapi tidak dipenuhi,” katanya.

Kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai telah meningkat, katanya. “Banyak pembunuhan, banyak pemukulan, banyak penghilangan paksa terjadi dalam bentuk respons semacam itu terhadap protes semacam itu,” Prove mengamati, menggambarkan tindakan militer dan polisi yang kejam di West Papua.

Selain itu, orang-orang yang melarikan diri dari daerah yang terkena dampak konflik tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan dari otoritas nasional, dan badan-badan kemanusiaan internasional hanya diberi sedikit atau tidak ada akses ke wilayah tersebut, tambah Prove.

“Pihak berwenang Indonesia tentu saja perlu mengatasi krisis hak asasi manusia yang sudah berlangsung lama, berkelanjutan, dan meningkat di kawasan ini,” tutup Prove.

_____________
Simak versi bahasa Inggris dalam link yang tertera di halaman website resmi Dewan Gereja Dunia (WCC) dan Channel YouTube nya WCC berikut:

——
Sumber website Dewan Gereja Dunia (WCC):
➡️ https://www.oikoumene.org/news/wcc-video-interview-describes-human-rights-crisis-in-west-papua

Sumber YouTube Channel Dewan Gereja Dunia (WCC):
➡️ https://youtu.be/xZpKH1FV0wE

#WestPapua #WorldCouncilChurches #WestPapuaChurch #BWA #WestPapuaChurchCouncil #WPCC #PCC #WCC #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #UnitedNation πŸ‡ΊπŸ‡³ #OHRCHR #UNHRC #FreeWestPapua

Thursday, January 13, 2022

An Old Poor Man, A Rich Man and Promise... A Good Lesson for Life...

So sad, 
On a cold night, a billionaire met a old poor man outside. He asked him, "Aren't you feeling cold outside? and you're not even wearing a coat!" The old man replied, "I don't have a coat but I'm used to it. The billionaire replied, "wait for me. I'll just go home and get you a coat." 

The poor man was so happy and said he will wait for him. The billionaire got to his house and got busy there and forgot about the poor man. The following morning, he remembered the poor old man and went out to find him but found him dead due to the cold.

The poor old man left a letter saying, "when I had no warm clothes, I had the mental strength to fight the cold, but when you promised to help me, I clinged to your promise and it killed my mental power."  

Don't promise anything if you can't keep your promise. It may not be necessary to you, but it could be everything to someone else.

Some of us are just like this old man many people promise us things and forget about us. 

When people promise you things it always ends in disappointment or disasters.
Some even promise and fail.
Let me tell you there is a demon behind it that makes your destiny helpers to forget you. 
Don't ignore this powerful prayers. 
Now my prayers for you reading this post as you share this to (5) different Facebook groups. before Friday next week. Destiny helpers from every directions that matters to your life will locate you and change your story. in Jesus name!

WCC video interview describes human rights crisis in West Papua

January 13, 2022 by World Council of Churches Leave a Comment

During a World Council of Churches (WCC) video interview, Peter Prove, WCC director of International Affairs, talks about the human rights and humanitarian situation in West Papua.



(WCC) West Papua – the Indonesian provinces comprising the western half of the island of New Guinea – has been a longstanding focus of WCC’s concern. In the recent interview, Prove indicates that concern for the indigenous Papuan population of these provinces is increasing “as a result of the persistent and quite serious human rights and humanitarian situation in the region, which the Indonesian government has frankly failed to address and correct.”

Recalling the history of the so-called – and still disputed – “Act of Free Choice” whereby West Papua was integrated into Indonesia in 1969, Prove notes that Jakarta’s failure to fulfil its promises to the Papuan people has resulted in increased local opposition to Indonesian rule. “What we have seen over decades is a very high level of human rights violations,” including extrajudicial killings, denial of the freedoms of expression and assembly and many other violations, says Prove.

During the COVID-19 pandemic, “the incidences of serious human rights violations have actually increased,” says Prove.

The WCC and its partners work together to monitor civil and political rights as well as economic, social and cultural rights in the region.

The increased militarization of the Indonesian government’s response has exacerbated the situation, despite promises of dialogue with the indigenous Papuan people, says Prove “These are promises that have been made at the political level but have been unfilled,” he says.

Violence against peaceful protestors has escalated, he says. “Many of the killings, many of the beatings, many of the forced disappearances take place in the form of that sort of response to such protests,” Prove observed, describing heavy-handed military and police actions in West Papua.

Moreover, people fleeing from conflict-affected areas are not receiving the help they need from national authorities, and international humanitarian agencies are allowed little or no access to the territory, Prove adds.

“The Indonesian authorities most certainly need to address the longstanding, continuing and escalating human rights crisis in the region,” concludes Prove.

by the World Council of Churches

TAHUN BARU, HARAPAN BARU* Yeremia 29:1 14

Sebab Aku ini mengetahui rancangan rancangan apa yang ada pada Ku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Yeremia 29:11

Ketika memasuki tahun baru, pasti kita memiliki impian dan harapan akan masa depan yang cerah dan keberhasilan di segala aspek kehidupan. Namun, siapakah yang bisa menjamin masa depan yang sukses? Tentu bukan manusia yang lemah dan terbatas. Yang bisa menjamin masa depan kita hanyalah TUHAN semata seperti yang disampaikan ayat emas di atas.

Apa alasannya? Pemazmur memberikan beberapa alasan. 
*Pertama* , TUHAN Mahatahu, Sebab Aku ini mengetahui Pengetahuan Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Bagi umat Israel, pembuangan ke Babilonia selama tujuh puluh tahun merupakan masa paling suram dan tanpa harapan. Namun bagi Allah, masa pembuangan justru merupakan disiplin yang efektif untuk memurnikan iman dan perilaku umat Nya.

 *Kedua* , Allah Mahabaik. Nabi Yeremia meyakinkan umat Israel untuk tetap memercayai Allah, karena Dia telah merancang masa depan yang baik bagi umat Nya. Kita juga bisa meyakini hal ini. Kita dapat memercayai Tuhan dan meletakkan seluruh harapan dan masa depan kita ke dalam tangan pemeliharaan Nya.

 *Ketiga* , Dia adalah Allah yang juga turut bekerja untuk memberi kita hari depan yang penuh harapan. Janji tersebut digenapi ketika umat Israel kembali ke Yerusalem setelah genap tujuh puluh tahun masa pembuangan. Ini mengajarkan kita bahwa janji Tuhan merupakan pedoman dan sekaligus harapan dan penghiburan buat kita. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan dan kapan pandemi ini berakhir. Kita juga tidak tahu apakah kehidupan keluarga, usaha, dan gereja akan kembali pulih seperti sedia kala. Namun, ketika kita mendekat kepada Tuhan Yesus dan merenungkan janji janji firman Nya, kita akan menemukan kekuatan, penghiburan, dan kedamaian. Kita akan memiliki iman yang kokoh dan optimis memasuki tahun baru. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, (Ibr. 12:2a).

Refleksi diri:
Bagaimana perasaan Anda ketika memasuki tahun yang baru? Apakah masih ada harapan dan keyakinan yang positif?
Apa yang Anda akan lakukan agar memiliki iman dan optimisme ketika memasuki tahun baru? Selamat Berakhir Pekan.

Wednesday, January 12, 2022

BOLD UNIFIED ACTION VITAL AGAINST SORCERY- ACCUSATION VIOLENCE

By Nigel Akuani
 
PORT MORESBY: Bold unified action by all individuals and organisations is the way forward to seriously combatting the issue of Sorcery Accusation Related Violence (SARV).
 
The strong emphasis was made by Rev. Roger Joseph, General Secretary of the PNG Council of Churches (PNGCC) on Tuesday 11th January 2022, during a Press Conference at the Catholic Bishops Conference of Papua New Guinea and Solomon Islands (CBCPNGSI), Waigani. 
 
Forming part of the conference’s distinguished panel of speakers were Sir John Cardinal Ribat MSC, Archbishop of Port Moresby; Mrs. Bernadette Ove, Spokesperson for the Lasallian Women’s Hope; and Auxiliary Bishop of Wabag, Justin Ain Soongie. Moderating the session was Paul Harricknen, President of Catholic Professional Society PNG.
 
In the statement presented by Rev. Roger, it highlighted the growing number of SARV cases in rural areas and implied that there was certainly an ill-advised generation who undermined the rule and function of Law in resolving matters. “The rise in cases informs us that there is an emerging culture of misguided people taking the law into their own hands by inflicting physical abuse and barbaric acts of violence against innocent women and young children causing the death of many innocent lives,” it stated.
 
The statement condemned the actions of those self-appointed vigilante groups that often preyed on the most vulnerable members of society, especially women and children. “As Church leaders we call upon the government of the day and concerned leaders to ensure that there are strong and effective Social and Justice policies that will empower our village Court Systems to effectively respond to anyone found indulging in such acts of violence to be arrested and punished,” it further read.
 
In his reflection of the dignity of the human person, Cardinal Ribat, described how life was a precious gift from God and should be lived out in fullness and in peace. “God in his own way gave his life for us so that we too may not perish but enjoy life ever after. God showed us the value of our lives and it is our responsibility of protecting and promoting the much goodness life has to offer,” he explained.
 
In his recollection of SARV in the Highlands Region, Bp Justin said there were numerous variables that had a detrimental impact on the effectiveness of addressing SARV. “The sad reality is that there is a very slow response in saving victims when they are being accused and tortured, mostly due to geographical factors, logistics, and mostly because of poor coordination and preparedness on the part of authorities,” he stated.
 
Mrs Ove, in her 42-years of teaching experience as an Educator, emphasized the importance of education in developing the mindsets of individuals and called on the Department of Education to start taking a proactive role in the matter of SARV. “We need to change the mindset of the younger generation to ensure they are well informed on these issues and the chain of violence is broken. The Department of Education is key to alleviating SARV and many other social issues, and should be at the forefront in orchestrating Awareness and Education programs for the rural communities,” she said.
 
All statements presented by speakers in the conference sought to understand and resolve three key points: SARV being a serious violation of Human Rights and Personal Dignity; Ways forward for an inclusive approach to eradicating SARV; and On the ground perspective of the fight against SARV in Enga province.
 
Present to show their support for the drive against SARV were vibrant personnel from the media, staff of CBCPNGSI, representatives from Magna Carta PNG, and The Voice Inc. The conference was also honoured by the presence of former politician and Women Rights Advocate, Dame Carol Kidu.
 
Thanks to the online social platform ‘Zoom’, audiences from around the nation and in other countries were also able to sit in and observe the statements presented. Among them were Bishop of Mendi, Donald Lippert; Bishop of Alotau, Rolando Santos; Fr Phil Gibbs, President of Divine Word University; Fr John Glynn, and Founder of WeCare Foundation.

.....ENDS/////

 Story and pictures attributed to the SOCOM of Catholic Bishops Conference of PNG & SI.

SOCOM OFFICER | SOCIAL COMMUNICATIONS COMMISSION
an Agency of Catholic Bishops Conference of Papua New Guinea & Solomon Islands 
Ph +675 325 9577 | Fx +675 323 2551 | Em socom@catholic.org.pg

Tuesday, January 11, 2022

PM MARAPE PAYS TRIBUTE TO THE WORK OF LUTHERAN CHURCH IN PNG’S DEVELOPMENT

Approved for Release:
Waigani, National Capital District | Tuesday, 11 January 2022

PRIME Minister Hon. James Marape today paid tribute to the “great work” of the Lutheran Church in the development of the Papua New Guinea, while thanking missionaries from all churches in the country, both national and international, who have brought services to the people in rural areas to complement the work of the government.

In a message that spelt strongly of the uniting force of Christianity and the huge contribution of churches in uniting a very diverse people in nationhood, Prime Minister Marape acknowledged the work of the Evangelical Lutheran Church of Papua New Guinea (ELC-PNG) and all churches in the country.  

The Prime Minister was speaking today to thousands of Lutheran faithfuls who had travelled in to Port Moresby from throughout the country for the 33rd Evangelical Lutheran Church National Synod, being held at the Sir John Guise Stadium and hosted by the ELC-PNG’s Papua district.

Himself the son of a pioneer national Seventh Day Adventist missionary, PM Marape paid an emotional homage to missionaries who “ran ahead of government workers” before Independence and after Independence, into remote Papua New Guinea to bring God’s Good News and with it, services such as education and health.

“Before the presence of a government worker in many parts of our country, there were missionaries. They walked the length and breadth of our country not for money, fame, or personal earthly prosperity but they walked for love and service to humanity because they were serving the author of Love, Jesus Christ,” said PM Marape.

“Our country is littered with footprints of missionaries that had left the comfort of their homes overseas, to come into our country; and secondly, those from the coast, who became the first contact for those in our highlands areas.

“I want to pay respects to our churches for making sure that the fundamentals of our country is held together.

"It is fitting and right to give respect where it is due. Without the Christian perspective, we would be looking from 800 or so different perspectives. It is really the work of Christianity that has united our country at a deeper level, even further than the flag and the Constitution of the country.”

He said with a new generation of leaders coming into office, the Government is now working out policies to move the country more in line with the ideals of Christianity, such as the pronouncement to make PNG a Christian country, and the start of work to reverse the Death Penalty and install in its place, Maximum Penalty as commanded under the 10 Commandments.

The Prime Minister encouraged the ELC-PNG to continue with its services in health and education, and gave the Government’s support in this area.

He also mentioned the Lutheran University project, which has been shelved for some time. PM Marape encouraged the ELC-PNG to work together in unity to get this project off the ground.

“Lutherans, you are the second biggest church. You have a big place. Remain focused on the charter that you established as the Lutheran Church.

“The Government stands ready to give you the full support as we go into the future.”

Blogger templates

Blogger news

 

a service by www.wantok.biz

Find your Domain:

Login

Email Address:
Password:

or Register?

Click here to register with us

Blogroll

Contact Form

Name

Email *

Message *

Total Pageviews